Riaureport.com, Dumai – Kondisi jalan di kawasan industri Dumai, khususnya di wilayah Sungai Sembilan hingga Pelintung/Kampai, saat ini sangat memprihatinkan. Jalan utama yang menjadi akses vital masyarakat dan aktivitas industri tersebut mengalami kerusakan parah, dengan banyak bagian retak dan berlubang.
Kerusakan ini tidak hanya mengganggu kelancaran transportasi, tetapi juga memicu kemacetan serta meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.
Menanggapi hal tersebut, Haji Abdul Kasim, anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), daerah pemilihan Dumai, Bengkalis, dan Meranti, menyampaikan keprihatinan mendalam. Ia menegaskan bahwa kawasan industri di Kota Dumai merupakan salah satu penggerak ekonomi besar yang mampu menghasilkan nilai hingga triliunan rupiah. Oleh karena itu, menurutnya, sudah selayaknya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut ikut bertanggung jawab terhadap infrastruktur yang mereka gunakan.
“Kita tahu perusahaan-perusahaan di kawasan industri menghasilkan nilai yang sangat besar, bahkan triliunan. Jalan ini juga menjadi urat nadi bagi aktivitas mereka. Maka sudah sewajarnya mereka ikut berkontribusi dalam perbaikan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Menurutnya, tidak adil jika aktivitas industri berjalan lancar, namun kondisi jalan yang digunakan bersama masyarakat justru dibiarkan rusak.
“Kalau perusahaan membutuhkan jalan itu untuk kepentingan industri mereka, maka tidak berlebihan rasanya jika mereka turut membangun jalan yang lebih baik. Bahkan manfaatnya tidak hanya untuk industri, tetapi juga untuk masyarakat luas yang sangat mengharapkan kondisi jalan yang layak,” tambahnya.
Selain itu, ia mendorong solusi jangka panjang berupa pembangunan infrastruktur jalan yang lebih memadai.
Haji Abdul Kasim menekankan bahwa ke depan, kawasan industri tidak boleh lagi hanya mengandalkan satu jalur jalan.
“Ke depan harus kita pikirkan pembangunan jalan dua jalur di kawasan industri. Kalau hanya satu jalur, akan terus menimbulkan kemacetan dan potensi kecelakaan yang tinggi,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan dua jalur sangat penting untuk: Mengurangi kemacetan, Meningkatkan keselamatan pengguna jalan, Mendukung kelancaran distribusi industri, Memberikan kenyamanan bagi masyarakat
Ia juga meminta kepada Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi jalan tersebut.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah daerah, Perusahaan kawasan industri dan Pemerintah pusat
“Kita pahami kondisi APBD saat ini memiliki keterbatasan. Namun dengan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta, bahkan dukungan dari pemerintah pusat, pembangunan jalan termasuk dua jalur bisa diwujudkan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jalan tersebut merupakan satu-satunya akses utama masyarakat untuk berbagai aktivitas, termasuk menjelang masuknya anak-anak sekolah.
“Apalagi menjelang aktivitas sekolah, kondisi jalan ini bisa menyebabkan kemacetan dan keterlambatan bagi anak-anak kita. Ini harus segera menjadi perhatian bersama,” tutupnya.
