Riaureport.com, – Pengamat Politik Rocky Gerung menduga Presiden Prabowo Subianto tidak melakukan reshuffle kabinet gara-gara mendapatkan tekanan politik.
Pasalnya, Rocky melihat adanya surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Surat itu akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR RI.
“Publik sebagian besar menganggap bahwa itu masuk akal sebagai satu tekanan politik. Jadi kelihatannya selain isu reshuffle, Prabowo juga sebagai presiden tentu menghitung kalau dinamika politik berkembang minggu depan ketika surat permintaan pemakzulan Gibran itu mulai dibahas di Senayan, apa reaksi publik? Kan itu juga yang mesti dihitung,” kata Rocky Gerung dikutip dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (13/6/2025).
Rocky mengatakan Prabowo Subianto terlihat sedan membaca reaksi publik terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.
Apalagi, kata Rocky, bila surat pemakzulan Gibran akhirnya meledak menjadi tuntutan publik dan DPR harus memprosesnya. Bahkan, Rocky menilai perkara pemakzulan Gibran bisa menimbulkan aksi demonstrasi untuk menekan DPR.
“Itu membawa pesan moral kuat bahwa memang kedudukan Pak Gibran itu tidak layak secara etis dan bermasalah secara konstitusi dan itu bukan sekedar suara pernawirawan,” katanya.
“Purnawirawan mengkompilasi merumuskan itu setelah goncang-ganjing tentang kedudukan Gibran yang inkonstitusional itu dibahas sejak setahun lalu,” katanya.
Menurut Rocky, para purnawirawan TNI yang membuat surat pemakzulan Gibran Rakabumungi Raka mewakili suara yang makin keras mengenai manipulasi Jokowi saat dia menjabat sebagai Presiden RI.
“Yang membuat Mahkamah Konstitusi meloloskan Gibran menjadi wakil presiden. Jadi kita mesti baca juga itu. Dengan kata lain bahwa mungkin Pak Prabowo menunda reshuffle
sambil menunggu dinamika politik minggu ini,” katanya.
Rocky membayangkan bila adanya tekanan publik saat surat pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
“Seperti biasa demonstrasi itu hal biasa jangan dihalangi oleh aparat penegak ketertiban. Biarkan ada demonstrasi mungkin dari BEM, masyarakat sipil untuk menekan parlemen biasa itu,” kata Rocky.
“Karena selain partai politik juga kita mesti anggap bahwa ada masyarakat sipil yang punya pandangan berbeda,” tuturnya.
Sumber : Tribun
